Uang Bukan Segalanya, namun Segalanya Butuh Uang dalam Politik

Minggu, 10 Mei 2020

Bagikan :

Tweet

dok pribadi, meni douw

Opini Oleh : Meni douw

Pemilu serentak mengingatkan bahwa demokrasi di Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah. Masalah bisa ditemukan dalam perkara teknis pelaksanaan pemilu yang banyak memakan korban jiwa, sampai dengan perkara etis kandidat presiden yang mengklaim kemenangan sepihak untuk mendelegitimasi pemilu.

Klonialisme dalam politik elektoral adalah persoalan yang tidak kalah penting namun jarang mendapat perhatian publik. Salah satu bentuk fenomena klientelisme politik yang populer di masyarakat adalah ‘politik uang’.

Praktik politik uang dalam kegiatan pemilihan telah banyak diamati dan dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Adalah fenomena lazim ketika kandidat eksekutif dan legislatif menawarkan uang pada calon pemilih menjelang hari pencoblosan. Mereka juga cermat memetakan daerah-daerah mana yang jadi basis pendukungnya. Jika terpilih, daerah-daerah tersebut akan mendapatkan prioritas program-program pembangunan. Oleh karenanya, beberapa bulan sebelum pemilihan, para tokoh lokal akan sibuk menjadi broker untuk mendata dukungan yang bisa mereka tawarkan pada para kandidat eksekutif maupun legislatif.

BACA JUGA. OAP kembali Taman Eden Yang Kudus, kibarkan Bedera makanan local,

Pada saat bersamaan, sejumlah pebisnis sudah menyiapkan uang untuk modal kampanye para kandidat. Mereka berharap mendapatkan proyek setelah kandidat yang mereka dukung menang. Praktik-praktik ini adalah bagian dari klientelisme politik, yang secara sederhana bisa didefinisikan sebagai fenomena di mana modal ataupun dukungan suara diberikan pada politikus sebagai bentuk pertukaran dengan keuntungan langsung.

Politik uang dalam politik elektoral di Papua  bukan cuma gosip  warung makan. Beberapa bulan menjelang pemilihan serentak kali ini saja, sudah ada beberapa Dewan yang pernah  korupsi karena diduga melakukan praktik tersebut   baru  tertangkap  oleh KPK tapi sayang  di Wilayah Papua  jadi lahan Bisnis dengan para pejabat.

Penyebab Maraknya Politik Uang

Ada banyak alasan untuk menjelaskan kuatnya fenomena politik uang dan  klientelisme elektoral di Indonesia. Salah satu yang paling kerap dikemukakan adalah politik massa mengambang milik Orde Baru.

Atas nama stabilitas politik, masa kepemimpinan Soeharto melepaskan partai-partai dari ikatannya dengan pemilih di akar rumput. Implikasinya, partai sulit mempertahankan corak politik yang bersifat ideologis sehingga harus mengandalkan figur lokal untuk mendulang suara pemilih. Pilihan ini jadi pisau bermata ganda. Sebab, meskipun menjamin keberlangsungan suara partai, namun model ini malah  menjauhkan para pemilih untuk terasosiasi dengan partai. Dalam studi yang sama, Muhtadi menunjukkan bahwa keterikatan para pemilih turun dari 86% jadi 15% sejak pemilu 1999 sampai 2019.

Seiring penguatan figur dalam partai politik, corak antar partai juga semakin sulit untuk dibedakan. Gerindra dan Hanura, misalnya, tidak terlihat berbeda jauh dengan Golkar. Partai seperti Nasdem juga menampilkan corak partai yang sama dengan Demokrat. Sebagian besar partai memiliki persoalan yang sama. Mereka hanya dapat dibedakan dari sosok-sosok pemimpinnya.

Pola tersebut telah menjadi cara yang diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam aktivitas politik. Partai-partai amat mengandalkan figur untuk memperoleh suara pemilih. Para kandidat legislatif maupun eksekutif juga merasa lebih mudah mengedepankan figur alih-alih mendorong program pembangunan yang konkret. Para pemilih pun merasa lebih mudah mengambil manfaat langsung berupa uang atau hadiah dari kandidat daripada berharap pada kebijakan.

BACA JUGA. “Orang Meuwo Perlu Bersaing Dengan Warga Non Papua Di Bidang Ekonomi”

Selain itu, maraknya praktik politik uang juga secara tidak langsung disebabkan oleh ‘electoral competitiveness’ yang sangat tinggi dalam desain pemilu kita. Hal ini disebabkan oleh sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif yang memungkinkan pemilih mencoblos langsung nama figur calon legislatif dari masing-masing partai yang berlaga. Walhasil, para caleg berkompetisi bukan hanya dengan caleg dari partai yang berbeda, namun juga dengan sesama caleg dari partai yang sama. Menurut Muhtadi, dalam konteks ini politik uang menjadi amat krusial karena dapat menjadi faktor penentu dalam ketatnya persaingan untuk memenangkan pemilu.

Klonialisme dalam bentuk politik uang kemudian menjadi lingkaran setan yang sulit diputus. Meskipun demikian, jalan bagi perbaikan demokrasi bukannya nihil sama sekali. Kemungkinan perubahan dapat terlihat jika praktik klientelisme di Indonesia tidak dilihat secara monolitik. Kajian Ward Berenshot dan Edward Aspinall dalam Democracy for Sale: Pemilihan, Klientelisme dan Negara di Indonesia (2019)menunjukkan kenyataan penting: bobot klientelisme politik berbeda di tiap daerah di seputaran Papua.

Klientelisme Politik di Berbagai Daerah

Dalam diskusi yang lebih luas soal politik uang dan klientelisme politik, Berenschot dan Aspinall berangkat dari dugaan bahwa tiap daerah di Indonesia maupun Papua memiliki kekhususan dalam menjalankan praktik klientelisme. Oleh karenanya, mereka membangun instrumen untuk mengukur kekuatan pengaruh klientelisme di berbagai daerah. Instrumen pengukuran tersebut mereka beri nama sebagai Indeks Persepsi Klientelisme (IPK). Indeks tersebut dibentuk dalam skala 1 sampai dengan 10. Angka terendah menunjukkan bahwa daerah yang bersangkutan hampir tidak memiliki praktik klientelisme. Sebaliknya, angka 10 menunjukkan bahwa corak politik daerah tersebut sepenuhnya didominasi klientelisme.

Pada praktiknya, tidak ada daerah yang betul-betul bebas dari klientelisme politik seperti juga tidak ada daerah yang sepenuhnya didominasi praktik tersebut. Wilayah Papua, misalnya, memiki skor yang terendah dengan angka 2,97, sementara  daera  lain  dengan angka 7,95 menempati skor tertinggi di antara kabupaten/kota yang menjadi fokus kajian.   Pada lingkup yang lebih besar, Berenschot dan Aspinall juga menemukan bahwa praktik-praktik klientelisme.

Apa yang menjelaskan ketimpangan yang terjadi di wilayah dengan skor rendah dan wilayah lain yang skornya tinggi? Kedua peneliti berargumen bahwa jawabannya terletak pada sumber daya ekonomi di satu daerah. Pada wilayah yang sumber daya ekonominya berasal dari sedikit sektor yang dikuasai pemerintah, besar kemungkinan praktik klientelismenya tinggi. Sebaliknya, praktik klientelisme cenderung rendah di daerah yang punya lebih banyak ragam sektor ekonomi baku rampas wilayah yang menjajah.

Pada tipe wilayah yang pertama, warga negara sangat tergantung pada sektor pemerintahan sebagai sumber pendapatan. Oleh karena itu, mereka cenderung mengambil posisi agar penghidupan mereka terpaksa  aman dengan mendukung pemerintahan yang berkuasa. Keadaan serupa juga dialami oleh lembaga yang seharusnya berperan menjaga akuntabilitas legislatif maupun eksekutif seperti pers dan organisasi non-pemerintah. sehingga kedua lembaga tersebut juga jarang mengambil risiko mengkritik pemerintah. Kritik terhadap politisi petahana baru mungkin terjadi jika para pemilih mendukung kandidat penantang yang juga menjanjikan relasi klientelistik serupa ketika mereka berkuasa.

BACA JUGA. Mama Adalah Segalanya Bagiku Karena Mama, Aku Bisa Seperti Ini

Kondisi berbeda terjadi pada wilayah dengan beragam sektor ekonomi Papua terendah. Kelompok masyarakat sipil, pers, dan juga warga negara punya banyak alternatif mata pencaharian di luar sumber daya yang dikelola oleh negara.

Situasi tersebut membuat mereka bisa lebih independen dalam memberikan dukungan pada kandidat legislatif ataupun eksekutif. Daerah-daerah seperti ini, dalam argumen Ward dan Aspinall, juga jadi lebih memiliki peluang untuk menghadirkan figur-figur alternatif yang relatif bebas dari praktik klientelisme.

Jika sudah diketahui bahwa praktik klientelisme Indonesia bersifat asimetris atau variatif, selanjutnya apa?

Kedua cendekia memang tidak mengajukan jawaban yang lugas terhadap persoalan ini, karena isu ini memang amat kompleks. Namun, jika kami boleh sedikit berandai-andai, langkah perubahan kemungkinan dapat dirintis dari dua aspek. Pertama, perlunya penguatan institusi partai.  Solusi ini sudah banyak dikemukakan cendekia Papua,  namun tetap penting untuk dikemukakan ulang.

Penguatan partai penting untuk menggantikan pengedepanan individu yang jadi salah satu faktor penting di balik klientelisme politik di Papua,  Selain itu, penguatan partai juga berarti mendorong partai untuk berbenah merumuskan program yang lebih ideologis. Jika hal ini bisa dicapai, seandainya pun partai masih mengedepankan figur, sedikitnya mereka bisa lebih memilih tokoh yang siap merepresentasikan gagasan ideologisnya.

BACA JUGA. Yang Biasa Merokok Selalu Menggangu Nikotin

Aspek kedua yang perlu diperhatikan dalam upaya meredam klientelisme politik adalah pengembangan ragam sektor ekonomi oleh pemerintahan pusat, khususnya pada wilayah-wilayah dengan praktik klientelisme tertinggi. Dengan menjamin ragam sektor ekonomi yang lebih luas, baik pemilih maupun kandidat yang akan dipilih dapat lebih memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam pemilihan dengan mengandalkan model politik alternatif.

Kedua kemungkinan ini tentu saja bukan obat untuk segala penyakit, namun sedikitnya dapat memelihara asa menuju demokrasi tanpa politik uang di dalamnya hubungan kontak balik  selama pesta demokrasi berlangsung.

Tag : OPINI